JAYAPURA – Di tengah gegap gempita klaim keberhasilan pembangunan infrastruktur megah di Tanah Papua, sebuah kritik tajam dan menohok lahir dari tempat yang tak terduga. Di sebuah Warung Cotto Madura yang sederhana di kawasan BTN Skyland, Kotaraja, Jayapura, Jumat, 31 Juli 2026, Pukul, 19:00 WIT, Haji Ismail Wijaya Suramadu, Selaku Dewan Penasihat Ormas Madura di Papua, tidak sedang bicara soal kilometer aspal Trans Papua atau kemegahan Jembatan Holtekamp.
Di antara uap kuah cotto dan hangatnya persaudaraan lintas etnis, Haji Ismail bicara tentang "air hujan", tentang "akar rumput", dan melontarkan peringatan keras bagi para elit politik, Jangan jadi pemimpin bermental pedagang.
Seruan Haji Ismail ini bukan sekadar retorika. Ini adalah gugatan nyata terhadap paradigma pembangunan Papua yang selama ini dinilai terjebak dalam ilusi infrastruktur dan kepemimpinan transaksional.
Haji Ismail menggunakan analogi yang brilian dan menohok untuk membedah kegagalan trickle-down effect (efek menetes ke bawah) di Papua. Ia mengibaratkan triliunan rupiah Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan APBN sebagai "air hujan".
"Pemerintah sibuk membangun bendungan raksasa dengan triliunan rupiah, tapi tidak ada parit dan drainase kebijakannya. Akibatnya, Air itu menggenang di tingkat elit, jadi banjir korupsi, dan tidak pernah menetes ke ember rumah tangga masyarakat adat dan kaum miskin kota," tegas Haji Ismail di kediamannya.
Kritik ini sangat relevan dengan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam beberapa tahun terakhir, yang berulang kali menyoroti tingginya angka kebocoran Dana Otsus serta maraknya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menjerat bupati dan elit lokal di Papua karena korupsi proyek infrastruktur.
Pembangunan di Papua, lanjutnya, terlalu lama didominasi oleh "benda mati". Gedung-gedung megah yang panas dan jalan aspal yang justru meminggirkan ruang hidup petani. "Apa gunanya jembatan merah megah jika masyarakat di bawahnya masih kesulitan air bersih, Apa artinya jalan raya kalau harga cabai di pasar tradisional mencekik leher rakyat kecil" sindirnya tajam.
Ia menegaskan, pembangunan harusnya menjaga kesejukan alam dan memihak pada lahan petani, bukan mengeksploitasi ruang atas nama modernisasi semu.
Di tengah rentannya gesekan sosial yang sering kali dipolitisasi antara Orang Asli Papua (OAP) dan masyarakat pendatang, poin paling progresif dari Haji Ismail adalah pendefinisian ulang tentang persatuan, Dari Kotaraja, ia menawarkan sebuah "Kontrak Sosial" yang inklusif dan menolak segala bentuk primordialisme sempit.
"Siapa saja yang memegang KTP Papua, hidup, dan berkeringat di tanah ini, dia adalah saudara sebangun, Kita harus bersatu," ungkapnya.
Masyarakat diaspora, termasuk komunitas Madura, Bugis, Jawa, Ambon, dan etnis nusantara lainnya, telah lama menjadi roda penggerak ekonomi mikro di pasar-pasar dan kampung-kampung di Papua, Haji Ismail Wijaya menekankan bahwa mengakui mereka sebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem pembangunan adalah jalan tengah yang paling realistis.
Namun, ia memberikan satu syarat mutlak, Penghormatan total terhadap tatanan adat dan hukum yang berlaku. "Persatuan bukan berarti peleburan identitas, melainkan kolaborasi yang saling menghormati. Pendatang harus hormat pada tuan rumah, dan tuan rumah harus merangkul pendatang yang berniat baik," jelasnya, Pernyataan ini menjadi antitesis tegas terhadap segala bentuk diskriminasi dan eksklusivitas yang berpotensi memecah belah masyarakat Papua.
Puncak dari kritik Haji Ismail ditujukan pada moralitas kepemimpinan lokal, Ia menelanjangi realitas politik di mana diduga masih banyak kepala daerah dan elit politik memperlakukan jabatan publik layaknya etalase dagang.
"Jadi pemimpin itu harus luas pandangannya, jujur, dan jadi teladan. Jangan bersikap seperti pedagang yang hanya menghitung untung-rugi pribadi, monopoli proyek, dan bagi-bagi konsesi," kecamnya.
Sorotan ini merujuk pada fenomena politik transaksional dan dinasti politik di berbagai kabupaten di Papua, di mana jabatan sering kali digunakan untuk mengamankan kepentingan bisnis kelompok tertentu, alih-alih melayani konstituen.
Haji Ismail Wijaya Suramdu, menuntut para pemimpin di Papua untuk kembali pada fitrahnya sebagai "orang tua". Mereka harus memastikan tidak ada anak-anak Papua yang mengalami stunting, tidak ada mama-mama penjual di pasar yang dipalak preman, dan tidak ada hak ulayat yang dirampas paksa atas nama investasi.
Pesan dari Warung Cotto Madura di BTN Skyland ini tidak boleh hanya menguap bersama asap masakan, Ini adalah representasi suara akar rumput yang rindu akan keadilan substantif, bukan sekadar seremonial potong pita infrastruktur.
Tanah Papua tidak kekurangan sumber daya, Yang sedang krisis adalah kepemimpinan yang berpihak dan kejujuran dalam mengelola "air hujan" agar benar-benar membasuh dahaga rakyat kecil. Seruan Haji Ismail Wijaya Suramadu adalah tamparan keras sekaligus kompas moral, Saatnya melampaui ego suku dan beton mati, untuk membangun Papua yang memanusiakan manusia.Syowi🙏
✍️Penulis, Tim Redaksi | Editor: (Vicky Ririhena).
Lokasi Peliputan, BTN Skyland, Kotaraja, Jayapura.
0 Komentar