Oleh : Victor Ririhena (Wamena, 14 April 2026)
Wamena- Akrapnews,|| "Kasus keterlambatan pencairan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan kini memanas". Situasi yang semula hanya soal administrasi keuangan, berubah menjadi keributan hingga terjadi adu mulut antara anggota MRP dengan staf keuangan di lingkungan Kantor Gubernur (Selasa, 14 April 2026).
Fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cermin dari persoalan manajemen dan birokrasi yang hingga kini belum menemukan titik terang. Kehadiran aksi dan protes tersebut menandakan bahwa ketidak pastian anggaran ini sudah menimbulkan kegelisahan mendalam, mengingat dana tersebut seharusnya menjadi nyawa bagi berjalannya fungsi lembaga yang mengurusi hak-hak adat.
Kronologi: Salah Input Data atau Sengaja Ditahan?
Menurut laporan lapangan, pihak MRP menuduh Dinas Keuangan atau Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPP-KAD) menahan pencairan dana, padahal anggaran diklaim sudah disetujui oleh pimpinan.
Namun, penjelasan berbeda datang dari Kepala BPP-KAD, Noak Tabo. Ia membantah menahan dana dan membeberkan fakta bahwa kendala sebenarnya terletak pada kesalahan internal di pihak MRP sendiri. Dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan, staf MRP disebut hanya memasukkan pos anggaran untuk gaji, namun lupa atau salah memasukkan pos anggaran operasional.
Kesalahan administrasi yang fatal ini tentu menjadi pertanyaan besar. Bagaimana mungkin lembaga setinggi MRP bisa melakukan kelalaian dasar dalam pengurusan dokumen anggaran?
Suara Rakyat yang Mulai Gerah
Kemelut ini memicu kemarahan publik di media sosial. Berbagai komentar pedas namun realistis bermunculan, mencerminkan kekecewaan mendalam atas kinerja yang dinilai tidak maksimal.
Silpha Pepoho dalam unggahannya di Facebook dengan gamblang menuliskan keresahan itu:
"MRP tra jelas, kamu tau malu sama TUHAN masyarakat dapat hasil apa dari kamu punya kinerja."
Sindiran tajam juga datang dari Onix JR yang menyoroti prioritas kerja lembaga ini:
"MRP bergerak Cepat buat uang, bukan OAP."
Hal senada disampaikan oleh Kaka Bintang dalam unggahan FBnya yang menyoroti dinamika selama dua tahun terakhir:
"MRP Papua Pegunungan seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan rakyat. Namun selama dua tahun, publik belum melihat dampak nyata yang signifikan. Ironisnya, respons paling cepat justru muncul saat dana Otsus belum dicairkan. Pertanyaannya: orientasinya untuk rakyat atau untuk anggaran??"
Urgensi Profesionalisme dan Transparansi
MRP hadir dengan mandat besar untuk menjaga keharmonisan sosial, budaya, dan memastikan hak-hak dasar masyarakat Papua terpenuhi. Namun, kejadian hari ini—dimana keributan terjadi justru karena kesalahan input data sendiri—membuat citra lembaga ini semakin dipertanyakan.
Masyarakat berhak mendapatkan manfaat nyata. Jika urusan administrasi saja berantakan, lalu bagaimana mungkin masyarakat percaya bahwa lembaga ini mampu mengurus hal-hal yang lebih besar?
Sudah saatnya semua pihak bekerja dengan profesional. Dana Otsus adalah amanah Tuhan dan amanah rakyat untuk kesejahteraan, bukan sekadar objek perdebatan atau akibat dari kelalaian administrasi. Rakyat tidak butuh alasan, rakyat butuh bukti dan hasil yang nyata. Syowi🙏
Kontributor : Victor Ririhena
Edit by : Andi Askari Mallawa.S.Kom
0 Komentar