Oleh : Alexander Kumbubuhi.
GB Alexander Kumbubuhi Kontributor AkrapnewsAkrapnews-Jayapura, || "Kalender politik Papua sedang menghitung mundur menuju tanggal keramat: 1 Mei 2026". Bukan sekadar peringatan Hari Buruh, tanggal ini kini bermutasi menjadi momentum krusial bagi gelombang tuntutan referendum yang kian masif. Di balik hiruk-pikuk kampanye pembangunan, ada arus bawah yang jauh lebih gelap dan berbahaya: konsolidasi massa yang didorong oleh trauma kolektif akibat deretan pembunuhan warga sipil di Dogiyai dan Puncak.
Situasi ini bukan lagi sekadar "gangguan keamanan" biasa. Ini adalah ledakan akumulasi kekecewaan yang telah mencapai titik didih. Ketika negara hadir hanya dalam bentuk moncong senjata dan seragam militer, sementara nyawa orang Papua terus melayang tanpa kejelasan hukum, maka narasi perlawanan pun bergeser. Solusi damai ala Bougainville—referendum sebagai jalan keluar politik—kini bukan lagi wacana liar kaum separatis, melainkan harapan realistis yang diadopsi oleh kesadaran regional Melanesia.
Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini, meski disertai rombongan besar dari BP2OKP dan KPPOKP, terasa hambar dan telat. Pendekatan "pembangunan fisik" dan pertemuan formal dengan elit lokal tidak lagi mempan meredam amarah akar rumput. Di mata masyarakat Papua, kehadiran pejabat tinggi negara justru semakin mengonfirmasi tesis mereka: bahwa negara adalah sumber ancaman, bukan pelindung. Pembantaian di Puncak dan penembakan ASN di Yahukimo yang terjadi beriringan dengan kunjungan tersebut, secara ironis memperkuat framing traumatik bahwa "di mana ada negara, di sana ada kematian."
Gibran, sebagai wakil dari Presiden Prabowo Subianto yang diberi mandat khusus menangani isu Papua, terjebak dalam warisan pendekatan lama era Jokowi: mengandalkan pendekatan keamanan dan dialog terbatas dengan tokoh-tokoh yang sudah "jinak". Ini kesalahan strategis yang fatal.
Mas Gibran harus berani membongkar pakem. Ia tidak perlu lagi berlindung di balik retorika pembangunan infrastruktur yang tidak menyentuh rasa keadilan. Ia harus berani membuka ruang dialog kebangsaan yang sejati, bukan dialog sandiwara. Artinya, ia harus duduk satu meja dengan kelompok-kelompok etno-nasionalis, berbicara langsung dengan anak-anak muda di Komite Persiapan Nasional Bangsa Barat (KPNB), dan mendengarkan suara-suara keras dari tokoh gereja yang selama ini vokal mengkritik militarisme.
Jika Gibran masih mengandalkan penasihat-penasihat lama yang gagal membaca denyut nadi rakyat Papua, maka ia sedang menuntun Indonesia menuju jurang. Skenario terburuk sedang dimatangkan di akar rumput: sebuah provokasi massal yang dirancang untuk memicu respons represif aparat, mirip dengan pembantaian Santa Cruz di Dili tahun 1991. Jika darah kembali tumpah di Jayapura atau Wamena pada 1 Mei nanti, dan dunia menyaksikan kebrutalan negara terhadap demonstran damai, maka legitimasi Indonesia atas Papua akan runtuh seketika. Sejarah Timor Leste mengajarkan kita bahwa represi bukanlah alat pemersatu, melainkan katalisator perpisahan.
Negara tidak boleh menunggu sampai korban jiwa berjatuhan baru sadar bahwa dialog adalah satu-satunya jalan. Mengabaikan tuntutan referendum sama dengan menutup mata terhadap realitas sosiologis Papua yang telah berubah total.
Peringatan ini kami sampaikan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan. 1 Mei 2026 bisa menjadi hari berkabung nasional jika Jakarta tetap tuli. Atau, bisa menjadi awal babak baru rekonsiliasi jika para pemimpinnya memiliki keberanian moral untuk memilih jalan damai yang konsekuensial: mendengar, mengakui, dan berdialog dengan siapa saja, termasuk mereka yang selama ini disebut "musuh".
Pilihan ada di tangan Mas Gibran dan Istana. Apakah ingin menjadi arsitek perdamaian, atau saksi bisu dari repestasi sejarah berdarah? Waktu hampir habis. Syowi🙏
Kontributor : Alex Kumbubuhi
Edit by: Victor Ririhena
0 Komentar