Oleh: Vicky Ririhena
Kontributor Akrapnews Papua: "Vicky Ririhena"
AKRAPNEWS-JAYAPURA,||"Papua, tanah yang kerap disebut sebagai "lumbung kekayaan negara", menyimpan potensi alam yang luar biasa – emas, nikel, tembaga, hingga uranium yang jumlahnya mencengangkan". Namun balik lagi, wajah lain dari tanah ini adalah masyarakat yang sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan. Perbedaan yang mencolok ini menjadi pijakan utama dari aspirasi yang disampaikan Ketua LSM Adat Papua, Alexander F Kumbubui, yang menggema sebagai suara hati nurani banyak orang Papua.
Dari sudut pandang masyarakat lokal, kekayaan alam yang seharusnya menjadi tulang punggung kemakmuran justru menjadi sumber permasalahan. Banyak yang merasakan bahwa ekstraksi sumber daya alam dilakukan tanpa kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup mereka. Fasilitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan masih jauh dari cukup di banyak daerah terpencil, sementara hasil gali dari tanah mereka mengalir keluar untuk mendukung kemakmuran di wilayah lain. Pertanyaan "sampai kapan Papua bisa sejahtera?" bukan sekadar omongan kosong, melainkan renungan mendalam tentang keadilan yang belum tercapai.
Soal Otonomi Khusus (Otsus) juga menjadi titik panas. Bagi sebagian masyarakat Papua, program yang seharusnya menjadi tonggak kemandirian ini belum memberikan hasil yang diharapkan. Persepsi bahwa dana Otsus – yang berasal dari kekayaan alam lokal – tidak tepat sasaran dan seperti "uang darah yang hilang arah" menunjukkan adanya kecemasan mendalam terkait tata kelola dan akuntabilitas. Namun, perlu juga dipahami bahwa orang Papua sendiri yang dipercayakan untuk mengelola dana Otsus memiliki tanggung jawab besar untuk bekerja dengan jujur dan adil dalam membangun Papua. Jangan sampai terjadi kesenjangan antara ucapan dan tindakan – hal ini menjadi perhatian bersama yang harus kita jaga agar dana Otsus benar-benar dapat dikelola dengan baik dan merata bagi kemajuan seluruh rakyat Papua. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya untuk memperbaiki sistem pengelolaannya, kepercayaan masyarakat yang hilang tidak dapat dipulihkan dalam sekejap, dan peran serta para pengelola lokal sebagai bagian dari solusi tidak bisa diabaikan.
Pernyataan tentang keinginan akan kebebasan dan kemandirian juga perlu dilihat sebagai ekspresi dari keinginan akan kontrol atas nasib sendiri. Banyak orang Papua merasa bahwa sejarah panjang dan dinamika politik yang kompleks telah membuat mereka terpinggirkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah air mereka sendiri. Mereka menginginkan suara yang lebih besar dalam bagaimana kekayaan alam mereka dikelola, bagaimana pembangunan direncanakan, dan bagaimana masa depan mereka dibentuk – termasuk bagaimana para pemimpin dan pengelola lokal dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas tinggi.
Namun demikian, kita juga tidak dapat mengabaikan konteks hukum dan negara yang mengikat. Papua adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI, dan setiap langkah untuk merespons aspirasi masyarakat harus tetap dalam bingkai hukum yang berlaku. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan ruang komunikasi yang efektif, di mana suara masyarakat Papua benar-benar terdengar dan menjadi dasar untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan, serta bagaimana membangun sistem pengawasan yang kuat bersama untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan dana pembangunan.
Aspirasi yang disampaikan bukanlah tuntutan yang harus diabaikan. Ini adalah panggilan untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan berkelanjutan – di mana kekayaan Papua benar-benar bermanfaat bagi rakyat Papua, di mana keberadaan mereka dihargai, dan di mana mereka memiliki peran aktif dalam membangun masa depan tanah air mereka sendiri, dengan penuh integritas dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat.Syowi🙏
Kontributor: Vicky Ririhena.
Edit by : Andi Mallawa
0 Komentar