Oleh: Redaksi Akrapnews Papua
Jakarta – 10 Juni 2026
Sumber: Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Cadangan Pangan, Badan Pangan Nasional / Biro Komunikasi. Ilustrasi desain merupakan gambaran umum purwarupa, dapat disesuaikan dengan kondisi lahan dan kebutuhan daerah masing-masing.
AKRAPNEWS, JAYAPURA - "KASUS dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) yang kini tengah menggulir menjadi pengingat menyakitkan bahwa setiap program besar yang menyentuh kehidupan rakyat harus dijaga dengan sangat ketat dari praktik yang merusak".
Saat kasus tersebut masih dalam penyidikan, muncul kekhawatiran baru terkait proyek pembangunan 222 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp1,9 triliun yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Teguran dari Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) bukan hanya suara kritikan semata, melainkan seruan penting agar sejarah tidak terulang.
Program MBG adalah salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan. Anggaran negara yang dikeluarkan untuk program ini bukanlah uang mainan – melainkan hasil jerih payah rakyat yang harus digunakan sebaik-baiknya. Namun, ketika data menunjukkan nilai proyek per titik mencapai Rp8,6 miliar, lebih dari dua kali lipat dari kisaran yang tercantum dalam petunjuk teknis tahun 2025, kekhawatiran publik adalah hal yang wajar dan harus ditanggapi dengan serius.
Penjelasan Kementerian PU bahwa biaya tersebut mencakup sarana pendukung seperti instalasi pengolahan limbah dan sistem utilitas memang patut diperhatikan. Namun, alasan semacam itu tidak cukup untuk menutupi kebutuhan akan transparansi rinci. Publik berhak mengetahui setiap komponen biaya, spesifikasi teknis, dan harga satuan pekerjaan yang digunakan. Apalagi di tengah suasana yang sedang sensitif akibat kasus korupsi di BGN, setiap langkah dalam pelaksanaan proyek MBG harus menjadi bukti bahwa pemerintah benar-benar serius dalam memberantas praktik korup.
Lebih jauh, metode pengadaan yang digunakan – Penunjukan Langsung (PL) – menjadi titik fokus yang tidak bisa diabaikan. Meskipun diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 untuk program prioritas, pertanyaan mengapa proyek sebesar Rp2 triliun tidak melalui tender terbuka tetap mengganggu. Tender terbuka dirancang untuk menciptakan kompetisi yang sehat, yang pada gilirannya dapat menekan biaya dan meminimalkan risiko kolusi. Program MBG memang penting, namun bukan merupakan kondisi darurat yang mengharuskan penunjukan langsung tanpa proses yang lebih terbuka.
Seruan FABEM untuk menerapkan hukuman mati bagi koruptor yang merugikan negara dalam jumlah besar mungkin terdengar keras, namun itu mencerminkan tingkat frustasi masyarakat terhadap maraknya kasus korupsi di lembaga strategis. Korupsi tidak hanya merusak keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Ketika program yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat justru dijadikan ladang untuk meraih keuntungan pribadi, konsekuensinya harus seberat-beratnya agar efek jera benar-benar tercapai.
Kita menyadari bahwa pembangunan infrastruktur untuk program MBG sangat penting, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang seringkali kekurangan fasilitas dasar. Namun, pentingnya program tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Menteri PU telah menyatakan bahwa seluruh proses sesuai aturan dan sedang diserahterimakan ke BGN, namun klaim tersebut harus diimbangi dengan keterbukaan data yang dapat diverifikasi oleh publik.
Proyek MBG senilai Rp1,9 triliun memiliki potensi besar untuk menjadi bukti bahwa pemerintah mampu menjalankan program besar dengan baik. Namun, untuk itu, Kementerian PU harus segera membuka rincian biaya, menjelaskan mekanisme pengadaan, dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Jangan sampai proyek yang seharusnya menjadi harapan bagi masyarakat justru berubah menjadi sumber korupsi baru yang merusak citra pemerintah dan merugikan rakyat yang paling membutuhkan.Syowi🙏
Kontributor : Vicky Ririhena
Edit & Publikasi :Andi .A .Mallawa.S.Kom
0 Komentar