Oleh: Redaksi Akrapnews Papua | 1 Juni 2026
DR. Drs. Benhur Tomy Mano, MM, Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, menyampaikan pidato 1 Juni 2026 di Hut Kesaktian Pancasila.
JAYAPURA – Di tengah suasana syukur dan semangat kebangsaan yang membara, Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua menjadi saksi momen penting, Senin (1/6/2026).
Di hari bersejarah yang diperingati bangsa ini sebagai Hari Lahir Pancasila, DR. Drs. Benhur Tomy Mano, MM, Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, menyampaikan pidato yang bukan sekadar seremonial, melainkan manifesto politik dan ideologis yang tajam, keras, dan penuh tanggung jawab sejarah.
Bagi PDI Perjuangan Papua, 1 Juni bukan sekadar tanggal di kalender, melainkan titik tolak konsolidasi untuk membuktikan bahwa Pancasila bukan sekadar slogan, melainkan nafas dan nyawa dari setiap langkah perjuangan politik di tanah paling timur Indonesia ini.
Dalam pidatonya, Benhur, sapaan akrabnya menegaskan posisi ideologis partai dengan tegas. Ia mengingatkan seluruh kader, mulai dari pengurus tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga ranting dan anak ranting, serta simpatisan yang hadir, bahwa Pancasila adalah lebih dari sekadar dasar negara.
"Pancasila adalah jiwa bangsa, bintang penuntun, dan alat pemersatu yang menjaga Indonesia tetap kokoh berdiri hingga hari ini," ujarnya, mengutip semangat Sang Proklamator, Bung Karno, yang menggali nilai-nilai luhur dari rahim budaya bangsa sendiri untuk menyatukan ribuan pulau dan beragam etnis dalam satu rumah besar bernama Indonesia.
Namun, pesan paling tajam dan relevan yang disampaikan Ketua DPD periode 2025–2030 ini terletak pada penerapan ajaran Marhaenisme dan Trisakti di konteks Papua hari ini. Bagi Benhur, menjadi kader Banteng berarti tidak boleh buta terhadap realitas sosial-politik yang terjadi di depan mata. Marhaenisme, yang berarti keberpihakan mutlak kepada rakyat kecil, di tanah Papua harus diartikan sebagai perlawanan nyata terhadap segala bentuk ketidakadilan struktural.
Pidato tersebut secara eksplisit menunjuk jari pada masalah krusial yang selama ini menjadi luka terbuka di bumi Cenderawasih: arogansi kekuasaan, perilaku oligarki, dan eksploitasi sumber daya alam.
"Di Tanah Papua, semangat Marhaenisme harus diwujudkan dalam perjuangan menentang seluruh tindakan oligarki yang se-enaknya membabat habis hutan kita atas nama pangan, menterlantarkan hak-hak kesulungan yang melekat di atas tanah tersebut, serta menentang arogansi aparat yang melindungi perampokan hak dan nyawa orang-orang yang membela hak-haknya," tegas Benhur. Kalimat ini bukan sekadar retorika, melainkan pernyataan sikap politik yang jelas, PDI Perjuangan Papua berpihak pada rakyat, bukan pada kekuatan modal atau kelompok elite yang hanya datang mengambil manfaat.
Lebih jauh, Benhur menguraikan bahwa kemerdekaan dan kedaulatan hanya akan bermakna jika dirasakan hingga ke pelosok kampung. Perjuangan Marhaenisme di Papua harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata, memperluas akses pendidikan yang berkualitas, memperkuat pelayanan kesehatan yang merata, membuka lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur yang tidak diskriminatif, dan yang terpenting, memastikan kekayaan alam Papua emas, tembaga, kayu, gas, dan laut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Papua sendiri, bukan justru diangkut keluar sementara warga lokal tetap hidup dalam kemiskinan.
Prinsip Trisakti Bung Karno. Berdaulat dalam Politik, Berdikari dalam Ekonomi, Berkepribadian dalam Kebudayaan menjadi peta jalan pembangunan yang ditawarkan PDI Perjuangan. Berdaulat artinya Papua tidak boleh menjadi objek, melainkan subjek utama dalam setiap kebijakan.
Berdikari artinya membangun ekonomi kerakyatan yang kuat, tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan atau investasi asing yang merugikan. Sementara Berkepribadian dalam Kebudayaan adalah pengakuan mutlak bahwa budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal orang asli Papua adalah harta tak ternilai dan bagian tak terpisahkan dari kebesaran budaya Indonesia. "Kita harus menjaga dan menghormati budaya-budaya luhur Papua," pesannya, menolak pola pikir pembangunan yang seragam dan mengabaikan identitas.
Poin krusial lainnya dalam pidato ini adalah penegasan tentang keberadaan partai. Benhur mengingatkan bahaya terbesar bagi sebuah partai politik adalah menjadi institusi yang hanya hidup saat musim pemilu. Tegasnya, "Partai tidak boleh hanya hadir menjelang pemilu. Partai harus hidup bersama rakyat setiap hari." Ini adalah koreksi diri yang keras namun diperlukan. Ia menuntut seluruh kader untuk menjadi "Pelopor", pelopor persatuan, pelopor kerja nyata, pelopor pengabdian, dan pelopor gotong royong. Kader PDI Perjuangan harus dikenal bukan karena jabatan atau jabatannya, melainkan karena karya, karena keberpihakan, dan karena kesetiaan tak tergoyahkan pada ideologi.
Di hadapan para kader, Benhur juga merumuskan enam komando aksi yang menjadi napas perjuangan ke depan, Rapatkan barisan! Perkuat konsolidasi! Jaga disiplin organisasi! Turun ke rakyat! Bela wong cilik! Rawat persatuan bangsa! Enam poin ini adalah senjata utama. Ia sadar betul bahwa tantangan di Papua sangat berat, mulai dari ketimpangan pembangunan, isu hak asasi manusia, hingga upaya memelihara persatuan di tengah perbedaan pandangan politik. Oleh karena itu, persatuan internal partai dan kedekatan dengan rakyat adalah modal mutlak.
Dalam pandangan PDI Perjuangan, posisi Papua sangat strategis dan vital bagi masa depan Indonesia. Frasa yang diucapkan Benhur, "Papua adalah masa depan Indonesia. Papua adalah halaman depan Indonesia di Pasifik," mengandung makna geopolitik dan harapan besar. Papua bukan beban, melainkan aset strategis dan tanah harapan yang harus dibangun dengan persaudaraan sejati, keadilan yang nyata, dan semangat gotong royong.
Menutup pidatonya dengan semangat yang membara, disertai teriakan "Merdeka!" sebanyak tiga kali, Benhur Tomy Mano menyerukan agar api semangat Bung Karno dinyalakan kembali di setiap hati kader. Ia mewariskan komitmen bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang kuat karena rakyat, besar karena mengabdi pada rakyat, dan dicintai rakyat karena setia pada cita-cita kemerdekaan.
Bagi Akrapnews Papua, pidato ini menjadi landasan jelas arah politik PDI Perjuangan Papua di bawah kepemimpinan Benhur Tomy Mano; Ini adalah janji politik, Dimana PDI Perjuangan hadir bukan untuk berkuasa semata, melainkan untuk memperjuangkan keadilan, menolak ketidakadilan, dan memastikan setiap inci tanah Papua dan setiap tetes keringat rakyatnya membawa kemuliaan bagi anak bangsa, Di bawah naungan Pancasila, dengan pedoman Marhaenisme dan Trisakti, perjuangan di Tanah Papua baru saja dimulai. Merdeka!🙏🏾
(Redaksi Akrapnews Papua)
Kontributor : Vicky Ririhena
Edit & Publish: Andi Askari Mallawa.S.Kom
0 Komentar