EDITORIAL AKRAPNEWS: Antisipasi Krisis Lewat Daring, Mimika Siap Beradaptasi dengan Cara Sendiri.

                                      Oleh: Victor Ririhena
         GB. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius        Welerubun,di Gedung Eme Neme Yauware, Rabu (25/3/2026).
 
AKRAPNEWS-MIMIKA||"Rencana penerapan sistem pembelajaran dalam jaringan (daring) yang dicanangkan Pemerintah Pusat sebagai langkah antisipasi krisis global akibat konflik di Timur Tengah mendapat sambutan positif dari Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Namun, dukungan ini disertai catatan penting; kebijakan nasional harus berjalan seiring dengan realitas lokal yang memiliki karakteristik geografis unik dan beragam".
 
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun, menegaskan hal tersebut dalam pernyataannya kepada jurnalis AKRAPNEWS- Papua usai menghadiri acara di Gedung Eme Neme Yauware, Rabu (25/3/2026). Menurutnya, program dari pusat memiliki nilai yang sangat baik, namun tidak bisa diterapkan secara seragam tanpa penyesuaian. Bagi wilayah yang terdiri dari kawasan perkotaan, pegunungan, hingga pesisir, satu ukuran tidak bisa berlaku untuk semua.
 
Kondisi ini sejalan dengan dinamika kebijakan nasional terkini. Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber nasional, rencana pembelajaran daring ini awalnya digulirkan sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional di tengah ketegangan geopolitik global. Namun, dalam perkembangannya, pemerintah pusat melalui Menko PMK menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka tetap menjadi prioritas utama untuk mencegah learning loss, dan opsi daring bersifat fleksibel sesuai kondisi daerah. Hal ini memperkuat argumen Antonius bahwa penyesuaian lokal bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan.
 
Oleh karena itu, strategi bertahap dipilih sebagai jalan tengah yang paling realistis. Tahap awal akan memfokuskan penerapan pembelajaran daring di wilayah perkotaan, di mana infrastruktur dasar, khususnya jaringan internet dan fasilitas pendukung sudah dinilai memadai. Langkah ini bukan sekadar pelaksanaan, melainkan juga menjadi masa uji coba untuk mematangkan sistem sebelum diperluas.
 
Pemilihan wilayah kota sebagai prioritas pertama juga didasari oleh realitas kesenjangan infrastruktur yang masih menjadi tantangan klasik di Indonesia. Berbagai studi menunjukkan bahwa kendala utama penerapan pendidikan digital di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) bukan hanya perangkat, melainkan akses internet yang stabil dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Di Mimika, tantangan ini sangat nyata dengan adanya wilayah pegunungan dan pesisir yang memerlukan penanganan khusus.
 
Sambil program berjalan di wilayah yang lebih mudah dijangkau, Dinas Pendidikan akan secara bersamaan mempersiapkan sarana dan prasarana di kawasan pegunungan dan pesisir. Targetnya, setelah sistem di perkotaan berjalan stabil, fasilitas pendukung di wilayah pedalaman sudah siap digunakan. Skema ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk tidak terburu-buru, melainkan memastikan keberlanjutan dan kesetaraan akses pendidikan.
 
Pendekatan bertahap ini juga selaras dengan prinsip desentralisasi pendidikan. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pernah menekankan bahwa mengingat luasnya wilayah dan keragaman Indonesia, kebijakan pendidikan tidak bisa 100 persen sentralistik, melainkan memerlukan konsolidasi dan peran aktif pemerintah daerah dalam menyesuaikan pelaksanaannya. Di Papua, pengelolaan pendidikan memiliki karakteristik khusus dengan kewenangan yang berada di tingkat kabupaten/kota, sehingga fleksibilitas dalam penerapan kebijakan menjadi sangat krusial.
 
Kondisi ini kembali menyoroti tantangan klasik pembangunan di Indonesia, kesenjangan infrastruktur antara pusat dan daerah, serta keragaman geografis yang menuntut fleksibilitas kebijakan. Penerapan pembelajaran daring di Mimika menjadi bukti bahwa kebijakan nasional harus selalu dilengkapi dengan strategi daerah. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari peluncurannya, melainkan dari kemampuannya menjangkau seluruh siswa, baik yang berada di kota maupun di pelosok pegunungan dan pesisir.
 
Pemerintah pusat dan daerah perlu terus berkoordinasi agar inovasi pendidikan tidak hanya menjadi program di atas kertas, melainkan solusi nyata yang menjamin hak belajar setiap anak, di mana pun mereka berada.
 
Kontributor: Victor Ririhena
Edit by: Andi A Mallawa
 

Posting Komentar

0 Komentar