Oleh : R1961
AKRAPNEWS - JAYAPURA – Seorang birokrat dengan pengalaman hampir 29 tahun bertugas di lingkungan pemerintahan daerah hingga provinsi Papua yang enggan menyebutkan namanya, mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam terkait pengelolaan anggaran pemerintah. Menurutnya, dana yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Papua, terutama orang asli Papua, seringkali tidak terpakai secara murni. Sebaliknya, ia menilai bahwa anggaran tersebut lebih banyak memberikan keuntungan bagi para pejabat yang mengelolanya.
Yang lebih memprihatinkan, menurut pengakuan birokrat tersebut, hampir 99% pejabat yang terlibat dalam pengelolaan anggaran tersebut adalah orang Papua asli, bukan orang luar. Realitas ini membuatnya merasa bahwa seruan meminta keadilan dan kebebasan menjadi sia-sia. Bahkan, ia menyarankan agar para lansia tidak lagi berjuang keras untuk keadilan karena dianggap tidak ada gunanya, dan lebih baik fokus pada pendalaman iman serta mempererat hubungan dengan Tuhan.
Pernyataan ini tidak terlepas dari realitas yang ada di Papua. Berbagai data dan laporan menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di daerah ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, sekitar 70% modus tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Papua terjadi pada sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Seringkali terdapat praktik pengaturan atau penunjukan langsung kepada pihak tertentu, sehingga proses lelang hanya menjadi formalitas belaka.
Selain itu, Papua Corruption Watch (PCW) mensinyalir bahwa sebagian besar praktik korupsi di Papua berawal dari kebijakan, di mana kegiatan yang sudah terprogram dialihkan untuk kepentingan lain. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menemukan banyak kasus yang merugikan keuangan daerah, termasuk penyalahgunaan dana desa dan aset daerah.
Dampak korupsi di Papua sangat besar. Ungkap Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa, S.H., M.H. adalah birokrat senior Papua yang pernah menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua dan Penjabat (Pj) Sekda Papua (2020-2021). Beliau dikenal tegas dalam mendisiplinkan ASN dan fokus pada pencegahan korupsi serta penyerapan anggaran.
Dimana pernah ia menyatakan bahwa korupsi telah menjadi momok yang membahayakan proses pembangunan. Hal ini menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat, melambatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi minat investasi, serta meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Korupsi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga memunculkan rasa kecewa dan putus asa.
Namun, meskipun masalah korupsi sangat serius, bukan berarti tidak ada harapan. Pemerintah dan berbagai lembaga telah melakukan upaya untuk memberantas korupsi di Papua. KPK terus menyelenggarakan program pendidikan anti-korupsi, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi ke berbagai kalangan. Pemerintah daerah juga mengajak semua pihak untuk bertanggung jawab mencegah korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih.
Lembaga keagamaan juga memainkan peran penting dalam memberantas korupsi. Nilai-nilai agama seperti kejujuran, amanah, dan keadilan dapat menjadi dasar moral untuk menolak praktik korupsi. KPK bahkan telah menggandeng tokoh agama untuk menyebarkan pesan antikorupsi dan membangun budaya integritas.
Mengenai saran untuk fokus pada pendalaman iman dan hubungan dengan Tuhan, hal ini memiliki makna yang penting. Iman dapat memberikan kekuatan dan harapan bagi masyarakat yang merasa kecewa dan putus asa. Melalui iman, masyarakat dapat menemukan ketenangan dan tujuan hidup, serta belajar menghadapi kesulitan dengan sabar dan tegar. Namun, hal ini tidak berarti bahwa masyarakat harus berhenti berjuang untuk keadilan dan perubahan. Sebaliknya, iman dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus berjuang demi kebaikan dan keadilan, serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik.
Sebagai kesimpulan, pernyataan birokrat tersebut mencerminkan bahwa ada rasa kekecewaan mendalam di masyarakat Papua terhadap masalah korupsi. Namun, kita tidak boleh menyerah. Masalah korupsi dapat diatasi dengan upaya bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan. Kita harus terus berjuang untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta memastikan anggaran negara digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pada saat yang sama, kita juga harus memperkuat iman dan nilai-nilai moral, agar dapat menghadapi kesulitan dengan tegar dan terus berharap untuk masa depan yang lebih baik.
Syowi 🙏
Kontributor: R1961 🙏
Edit by : Admin Akrapnews
0 Komentar