Oleh: Victor Ririhena
AKRAPNEWS PAPUA – Langkah efisiensi anggaran negara kembali digencarkan pemerintah. Kali ini, giliran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan mengalami penyesuaian jadwal pelaksanaan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa durasi program akan dikurangi dari enam hari menjadi lima hari dalam seminggu. Langkah ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran hingga Rp40 triliun per tahun.
Purbaya menjelaskan bahwa usulan efisiensi ini bukan inisiatif Kementerian Keuangan, melainkan datang dari Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri. "Dalam program MBG ada efisiensi. Perhitungan awal sekitar Rp40 triliun, meski angkanya masih kasar tetapi bisa lebih," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Penyesuaian ini dinilai sebagai langkah rasional mengingat kondisi ekonomi saat ini, di mana total alokasi MBG dalam APBN 2026 mencapai Rp335 triliun.
Keputusan ini sejalan dengan upaya pemerintah yang tengah melakukan berbagai penghematan untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global, khususnya akibat konflik di Timur Tengah. Sebelumnya, pemerintah juga telah merencanakan efisiensi belanja kementerian dan lembaga lainnya sebesar Rp80 triliun. Dana hasil penghematan dari program MBG nantinya akan dialihkan untuk membiayai program-program lain yang dinilai lebih mendesak.
Meskipun dilakukan penyesuaian jadwal, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program ini. Presiden Prabowo Subianto bahkan menyatakan akan mempertahankan MBG sekuat tenaga karena dianggap sebagai investasi penting bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. "Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang dikorupsi, lebih baik rakyat bisa makan. Saya hakul yakin berada di jalan yang benar, uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya," tegas Presiden.
Langkah efisiensi ini menjadi bukti bahwa pemerintah berusaha menyeimbangkan antara keberlangsungan program sosial prioritas dengan kesehatan fiskal negara. Di tengah tekanan ekonomi global, kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cerdas tanpa menghilangkan esensi bantuan kepada rakyat menjadi kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan.
Namun, tantangan ke depannya adalah memastikan bahwa pengurangan frekuensi ini tidak mengurangi kualitas dan manfaat gizi yang diterima oleh penerima manfaat. Transparansi dalam penggunaan dana hasil efisiensi juga sangat diperlukan agar publik dapat melihat bahwa penghematan tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan yang lebih besar dan mendesak bagi bangsa.Syowi🙏
Kontributor: Victor Ririhena
Edit By: Andi Aksari Mallawa
0 Komentar