JAYAPURA, PAPUA – Gelombang baru perpolitikan di Tanah Papua mulai bergulir kian serius. Partai PERNASI (Persatuan Nasional Indonesia) di bawah kepemimpinan tegas Ketua Provinsi Papua, Alexander Frans Kumbubui, resmi mengumumkan langkah besar yang bakal menjadi titik balik eksistensi partai ini di tingkat nasional. Melalui komunikasi internal dalam grup pesan digital (WA) pada dini hari, 25 Mei 2026, Kumbubui merilis serangkaian informasi strategis, agenda besar, hingga peta kekuatan organisasi di seluruh wilayah Papua.
~☆Jayapura Resmi Jadi Pusat Perhatian Nasional☆~~~~~~~
Poin paling monumental dan membanggakan bagi Papua adalah penetapan Kota Jayapura sebagai Tuan Rumah Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PERNASI Tahun 2026, yang diagendakan digelar pada Bulan Oktober 2026 mendatang. Ini bukan sekadar acara rutin, melainkan momen bersejarah. Pasalnya, forum tingkat tinggi ini akan dihadiri oleh delegasi dari 39 Provinsi se-Indonesia, lengkap dengan pimpinan tingkat Pusat yang akan hadir langsung di tanah Cenderawasih.
Alexander Kumbubuhi Ketua Panitia Rakernas Partai Pernasi Papua.
Sebagai tuan rumah, beban dan kehormatan besar dipanggul penuh oleh Pengurus DPW PERNASI Papua. Alexander Kumbubui selaku Ketua Provinsi sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, telah mengeluarkan instruksi keras: "Mari kita rapatkan barisan!". Ia memerintahkan setiap provinsi untuk segera menetapkan 3 orang terbaiknya masuk dalam SK Panitia Badan Pengurus Rakernas 2026.
Pdt. Rudi Wanto Mounthe, S.Th, M.Th (Ketua Bapilu Partai Pernasi)
Agenda utama Rakernas ini sangat krusial, Pemilihan Ketua Umum DPP PERNASI, sekaligus konsolidasi penetapan Ketua Pengurus dari 39 provinsi yang hadir. Kumbubui menekankan, kesuksesan acara ini sangat bergantung pada kekompakan dan dukungan dana. "Rakernas butuh anggaran, oleh sebab itu mari kita rapatkan barisan," tegasnya, menyerukan solidaritas seluruh kader.
~☆Susunan Panitia Rakernas 2026 Provinsi Papua Resmi Terbentuk☆~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dalam edaran tersebut, Kumbubui juga meresmikan susunan lengkap kepanitiaan yang solid dan representatif:
🔹 Dewan Pimpinan:
- Pembina: Markus Indiir, S.Sos., M.Si
- Penasehat (Advokat Hukum & Politik): Bram
- Ketua Panitia: Alexander Frans Kumbubui
- Sekretaris: Julens Patris Kurni
- Bendahara: Dwi Astuti Ningsih
- Koordinator Kaderisasi: Yowel Meintindom
- Koordinator Wilayah: Sam Nawipa.S.Sos
- Koordinator Lapangan: Ismail
🔹 Seksi-Seksi Bidang:
✅ Sekretariatan: Kores Iwangin
✅ Acara: Rolin Sawaki
✅ Kerohanian: Ruth Kumur
✅ Usaha Dana: Daud Mabel
✅ Penggalangan Massa: Alex Douw
✅ Perlengkapan: Bomando 121
✅ Transportasi: Apolos Hiluka
✅ Dokumentasi: Vicky Ririhena
✅ Konsumsi: Evandia Affar
✅ Keamanan: Apolos Kurni
~~☆Peta Kekuatan Wilayah: 7 Kabupaten/Kota "AMAN", 2 Masih "RAWAN"☆~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Di sisi internal organisasi, Kumbubui juga memaparkan peta kekuatan yang sangat rinci. Berdasarkan evaluasi terbaru, posisi Ketua DPC di 7 wilayah dinyatakan "AMAN" dan sudah solid, yaitu:
1. Kota Jayapura ✅
2. Kabupaten Jayapura ✅
3. Kabupaten Sarmi ✅
4. Kabupaten Keerom ✅
5. Kabupaten Biak ✅
6. Kabupaten Supiori ✅
7. Kabupaten Yapen ✅
Sementara itu, dua wilayah kritis yang masih dinilai "BELUM AMAN" dan menjadi perhatian utama pimpinan provinsi adalah:
❌ Kabupaten Waropen
❌ Kabupaten Mamberamo Raya
Khusus untuk Sarmi dan Mamberamo Raya, teridentifikasi masalah krusial: "Jabatan Ganda". Ada dua nama kader yang sama-sama mengklaim hak sebagai Ketua DPC. Kumbubui menegaskan situasi ini tidak bisa dibiarkan. "Perlu di evaluasi ulang, agar saya bisa keluarkan Rekomendasi resmi," ucapnya, menandakan akan ada pembenahan, seleksi ketat, atau mediasi politik segera di dua kabupaten tersebut.
~☆Sinyal Revolusi Politik; Pilkada 2030, Masyarakat Tak Lagi Memilih Langsung?☆~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Informasi yang paling mengejutkan dan mengubah peta strategi politik jangka panjang adalah bocoran mengenai sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2030. Menurut data yang dihimpun Kumbubui, ada arah kebijakan besar yang sedang berproses:
"Gubernur, Bupati & Walikota Tahun 2030 AKAN DIPILIH OLEH DPRD. Masyarakat SUDAH TIDAK LAGI MEMILIH secara langsung."
Informasi ini, jika nanti disahkan menjadi aturan final, akan mengubah total cara kerja parpol. Artinya, kekuatan politik tidak lagi berfokus sepenuhnya ke massa akar rumput, melainkan semakin menguatkan posisi dan tawar-menawar politik di tubuh Lembaga Legislatif (DPRD). Pernasi pun tampaknya sudah mulai menyiapkan strategi baru: memperkuat posisi kadernya di parlemen sebagai kunci kekuasaan masa depan.
Langkah Alexander Kumbubui membawa PERNASI menjadi tuan rumah Rakernas bukan sekadar prestasi administrasi, melainkan kemenangan diplomasi politik Papua di tingkat nasional. Ini bukti kepercayaan pusat terhadap kapasitas dan kedewasaan politik kader-kader di tanah Papua.
Di saat yang sama, pembenahan internal di Waropen dan Mamberamo Raya menunjukkan karakter kepemimpinan Kumbubui yang tegas: Tidak ada kompromi terhadap dualisme kepemimpinan. Partai harus satu komando.
Terakhir, isu Pilkada 2030 menjadi peringatan dini. Jika rakyat tak lagi memilih langsung, maka peran partai politik dan anggota dewan akan semakin dominan. PERNASI di bawah komando Kumbubui tampak sudah "Bangun Lebih Awal", merapatkan barisan, membenahan struktur, dan memantapkan langkah menuju masa depan politik Papua yang baru.
Jayapura kini bukan lagi sekadar penonton, tapi akan menjadi Panggung Utama Politik Nasional akhir tahun 2026. Mata Indonesia akan tertuju ke sini. Syowi 🇮🇩🔥🇵🇬
🖊️ Redaksi Akrapnews-Papua
📌 Sumber: Dokumen Pesan Resmi Grup Pengurus PERNASI Papua
✍️ Penulis: Vicky Ririhena (Tim Jurnalistik Akrapnews)
🙍♂️Edit & Publis by: Andi. A. Mallawa.S.Kom
0 Komentar