Oleh: Surya
Dalam acara ulang tahun Golkar ke-61 di Istora Senayan (5/12),
AKRAPNEWS-Jayapura //"Pada acara ulang tahun Golkar ke-61 di Istora Senayan (5/12), Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia tidak hanya mengangkat isu penataaan ulang sistem pemilu nasional, tetapi juga mengemukakan wacana yang lebih mencengangkan: pemilihan kepala daerah (gubernur, walikota, bupati) kembali dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, kata-katanya terdengar mulia dan berorientasi pada perbaikan. Namun, di balik kemulian itu, tidak sulit untuk meragukan: apakah panggilan ini sesungguhnya untuk kepentingan negara, ataukah ada niat tersembunyi yang lebih dekat dengan kepentingan partai dan kekuasaan elit?
Wacana "Kembali ke DPRD": Alasan yang Terasa Palsu
Bahlil menyatakan bahwa wacana ini didasarkan pada alasan efisiensi anggaran dan penurunan konflik horizontal selama pilkada langsung. Ia juga menegaskan bahwa UUD 1945 tidak mewajibkan pilkada dilakukan secara langsung, cukup "secara demokratis". Namun, alasan-alasan ini terasa lebih seperti alasan penutup daripada dasar yang sungguh-sungguh.
Pertama, soal efisiensi: meskipun pilkada langsung memang menimbulkan biaya besar, mengembalikan ke pemilihan oleh DPRD tidak menjamin biaya akan hilang. Sebaliknya, biaya bisa beralih ke bentuk lain, seperti "transaksi" di balik layar antara partai dan calon kepala daerah yang ingin dipilih. Kedua, soal konflik horizontal: meskipun pilkada langsung terkadang memicu gesekan, itu bukan berarti sistem melalui DPRD akan lebih damai. Konflik bisa bergeser ke dalam parlemen lokal, antara partai yang bersaing mendapatkan kuota calon kepala daerah.
"Selaraskan dengan Presidensial" dan Wacana Pilkada: Dua sisi Satu Mata Uang
Panggilan Bahlil untuk menyelaraskan sistem pemilu nasional dengan presidensial dan wacana pilkada melalui DPRD tampak sebagai dua sisi dari satu mata uang. Sebagai partai koalisi yang mendukung pemerintah Prabowo, Golkar memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa kekuasaan pusat tetap terkendali, termasuk di tingkat daerah. Dengan mengizinkan DPRD memilih kepala daerah, partai-partai di koalisi pemerintah dapat lebih mudah menempatkan figur yang sesuai dengan kepentingan pusat, bukan figur yang dipilih langsung oleh rakyat.
Hal Ini justru sangat berbahaya karena akan merusak otonomi daerah yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Kepala daerah yang dipilih oleh DPRD cenderung lebih patuh pada partai dan pusat, bukan pada kepentingan rakyat lokal. Selain itu, ini juga akan mengurangi partisipasi langsung masyarakat dalam proses demokrasi, yang justru menjadi inti dari reformasi politik Indonesia selama dua dekade terakhir.
Timing yang Mengkhawatirkan dan Dukungan Prabowo
Wacana ini muncul di acara ulang tahun Golkar dan dihadapan Presiden Prabowo tidak bisa dianggap sembarangan. Sebelumnya, Prabowo juga telah mengusulkan sistem yang sama, menyatakan bahwa negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dengan sistem semacam itu. Dukungan Prabowo terhadap wacana Bahlil menunjukkan bahwa ini bukan hanya usulan partai, tetapi juga memiliki dukungan dari tingkat tertinggi pemerintah.
Ini membuat khawatir bahwa wacana ini akan cepat diproses menjadi kebijakan, tanpa melalui diskusi mendalam yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai kalangan. Tanpa kajian yang komprehensif, perubahan sistem ini hanyalah sekadar keputusan elit yang didasarkan pada kepentingan diri, bukan kepentingan umum.
Kesimpulannya adalah bahwa Kita harus Waspadai Niat Tersembunyi
Panggilan Bahlil Lahadalia tentang selaraskan sistem pemilu dengan presidensial dan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD mungkin terdengar baik di permukaan. Namun, kita harus waspada terhadap kemungkinan niat tersembunyi di baliknya. Perubahan pada sistem politik harus didasarkan pada kebutuhan rakyat dan prinsip demokrasi yang murni, bukan untuk memperkuat kekuasaan partai atau koalisi pemerintah. Tanpa itu, "penataaan ulang" yang dimaksud hanya akan menjadi alat untuk mempertahankan status quo elit, bukan untuk membangun demokrasi yang lebih kuat dan adil. Syowi.🙏
Kontributor. Surya
0 Komentar