Editorial Akrapnews Papua: Sumatera Berduka, Negara Bertindak? Mengapa Status Bencana Nasional Tertunda?


 
 Oleh : Ketum Bhinneka Fondation 

.   Gambar Bencana Sumatera ilustrasi AI

AKRAPNEWS-Jayapura// "Sumatera sedang dirundung duka. Banjir bandang dan tanah longsor telah memorak-porandakan wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian hancur, dan infrastruktur vital rusak parah".
 
Di tengah pilu ini, muncul pertanyaan mendasar: mengapa pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional untuk Sumatera? Padahal, dampak kerusakan yang ditimbulkan sudah sangat besar dan meluas.
 
Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), secara terbuka telah mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tersebut. Alasannya jelas, status bencana nasional akan mempermudah koordinasi, mempercepat penyaluran bantuan, dan memungkinkan mobilisasi sumber daya yang lebih besar dari pemerintah pusat.
 
Namun, hingga kini, keputusan tersebut tak kunjung tiba. Penundaan ini memunculkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Ada yang menduga pemerintah sedang mempertimbangkan aspek ekonomi, politik, atau bahkan citra.
 
Seorang warga  di Papua yang enggan menyebutkan namanya bahkan menyuarakan kekecewaannya, mempertanyakan prioritas pemerintah yang dinilai lebih fokus pada isu internasional dibandingkan dengan masalah domestik. Ia juga menyinggung soal ketidakadilan perlakuan pemerintah pusat terhadap daerah, di mana ada wilayah yang seolah-olah dianaktirikan.
 
Kritik ini mencerminkan kegelisahan yang dirasakan banyak pihak. Masyarakat Sumatera merasa diabaikan dan terlupakan dalam situasi sulit. Mereka membutuhkan kepastian, dukungan, dan tindakan nyata dari pemerintah pusat.
 
Status bencana nasional bukan sekadar label. Ini adalah sinyal kuat bahwa negara hadir untuk melindungi dan membantu warganya yang sedang kesusahan. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap skala tragedi yang terjadi dan komitmen untuk mengatasi dampak buruknya.
 
Pemerintah pusat harus segera mengambil keputusan yang tepat dan berpihak pada kepentingan rakyat. Jangan biarkan birokrasi, pertimbangan politik, atau alasan lainnya menghambat upaya penyelamatan dan pemulihan.
 
Sumatera membutuhkan uluran tangan negara. Saatnya pemerintah membuktikan bahwa kehadirannya benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Syowi🙏

Kontributor. Ketum Bhinneka Fondation

Posting Komentar

0 Komentar