JAYAPURA, AKRAPNEWS||"Dalam percakapan yang kerap hangat bahkan terkadang memanas seputar Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Utara, muncul sebuah narasi yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, suara dari anak Saireri yang mengangkat nama pribadi sebagai perwakilan rasa khawatir atas masa depan bangsa Papua, khususnya komunitas tabi yang sudah berada di posisi minoritas di tanah kelahirannya.
Saudara Hogo Marani menyampaikan penolakan yang tegas dalam Grup WA Saireri Bersatu, terhadap DOB Papua Utara dengan alasan yang mendasar dan menyentuh inti persoalan hak-hak masyarakat adat. Ia menekankan bahwa keberadaan orang Saireri bersama masyarakat tabi dalam satu provinsi induk menjadi pijakan penting untuk mempertahankan eksistensi dan hak kesulungan anak-anak tabi. Dalam sistem demokrasi yang mengedepankan prinsip one man one vote, posisi minoritas yang sudah terpinggirkan akan semakin sulit bersuara jika kehilangan dukungan dari kelompok yang lebih besar seperti Saireri. Ini adalah realitas yang tak bisa kita pungkiri – bahwa struktur politik saat ini seringkali lebih menguntungkan kelompok mayoritas, sehingga perlindungan terhadap hak-hak minoritas menjadi sangat krusial.
Yang lebih menarik adalah pandangannya mengenai DOB sebagai "operasi strategis politik jangka panjang" yang dikhawatirkannya akan menghilangkan eksistensi orang Papua dari peta sejarah bangsa. Meskipun pandangan ini mungkin dianggap kontroversial oleh sebagian pihak yang melihat DOB sebagai langkah untuk mempercepat pembangunan, namun kita harus menghargai bahwa ini adalah persepsi yang tumbuh dari kekhawatiran mendalam terhadap masa depan identitas dan keberadaan masyarakat adat Papua.
Marani juga mengangkat skenario potensial yang sangat krusial: jika DOB Papua Utara direalisasikan, orang Saireri yang diperkirakan akan kembali membangun daerahnya sendiri, meninggalkan Provinsi Papua induk yang dikhawatirkannya akan diubah menjadi "Provinsi Papua Nusantara" melalui revisi UU No. 21 Tahun 2001. Dampaknya, kata dia, adalah masyarakat tabi akan semakin terpinggirkan dan kehilangan kesempatan untuk memegang kendali kepemimpinan daerah, karena hak yang sama akan diberikan kepada seluruh rakyat nusantara.
Dari perspektif jurnalistik Akrapnews yang mengedepankan pluralitas suara dan kesadaran akan konteks lokal, narasi ini bukan sekadar opini semata. Ini adalah cerminan dari ketidakpastian dan rasa tidak aman yang dirasakan sebagian besar masyarakat adat Papua terhadap kebijakan pusat yang seringkali dibuat tanpa partisipasi penuh dari pihak yang paling terkena dampak. Di tengah gempuran argumen yang menyatakan DOB sebagai solusi untuk pembangunan dan pemerataan layanan publik, suara seperti ini menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak boleh datang dengan mengorbankan hak-hak identitas dan eksistensi masyarakat asli.
Namun demikian, sebagai bagian dari percakapan publik yang sehat, kita juga perlu melihat sisi lain dari perdebatan ini. Banyak pihak yang melihat DOB sebagai kesempatan untuk memperkuat otonomi daerah, sehingga pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik bisa lebih dekat dengan masyarakat. Tantangan yang muncul adalah bagaimana menemukan titik temu antara aspirasi untuk pembangunan dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Yang jelas, narasi saudara Hogo Marani telah membuka cakrawala berpikir kita bahwa setiap kebijakan besar seperti DOB tidak boleh hanya dilihat dari sisi teknokratis semata, melainkan juga harus memperhitungkan dimensi sejarah, budaya, dan hak-hak kelompok minoritas yang menjadi ujung tombak dampak kebijakan tersebut. Ini adalah panggilan untuk melakukan dialog yang lebih mendalam, inklusif, dan penuh rasa hormat terhadap setiap suara yang muncul dari tanah Papua.
Perjalanan menuju keputusan yang terbaik untuk Papua tidak akan mudah, namun setiap suara yang didengar dan dihargai adalah langkah penting menuju solusi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Papua.syowi🙏
Kontributor : Vicky Ririhena
Edit by : Surya
0 Komentar