Oleh : Vicky Ririhena Redaksi Akrapnews
GB Kontributor Akrapnews, Vicky Ririhena
AKRAPNEWS, Jayapura||" Mulai Januari 2026, sekitar 19.280 warga Kabupaten Jayapura yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan melalui Program Bantuan Iuran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PBI APBD) mengalami penonaktifkan status kepesertaan".
Langkah ini muncul sebagai dampak langsung dari pemangkasan anggaran sebesar Rp7 miliar, yang membuat pemerintah daerah hanya mampu mengalokasikan dana sekitar Rp9 miliar untuk membiayai program tersebut – jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp16 miliar dengan cakupan 33.057 jiwa.
Dalam menghadapi keterbatasan ini, Pemerintah Kabupaten Jayapura menetapkan prioritas kepesertaan khusus bagi Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) daerah tersebut, dengan total penerima manfaat sebanyak 13.777 jiwa. Keputusan ini memang menjadi pilihan sulit, namun mencerminkan tantangan nyata dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan di tengah keterbatasan sumber daya fiskal.
Meskipun demikian, upaya pemerintah untuk tidak meninggalkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak patut diperhatikan. Melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari, telah disusun skema alternatif di mana warga Kabupaten Jayapura yang memiliki KTP lokal dapat berobat secara gratis di RSUD Yowari dengan dukungan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Namun, sejumlah poin krusial masih perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang luas dan merata agar informasi tentang akses layanan kesehatan alternatif ini sampai ke setiap lapisan masyarakat terdampak, menghindari kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau hambatan dalam memperoleh pelayanan. Kedua, koordinasi antar lembaga terkait harus terus ditingkatkan guna memastikan pelaksanaan program berjalan lancar dan tidak menimbulkan beban administratif maupun finansial bagi masyarakat. Ketiga, perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi jangka panjang, baik melalui optimalisasi penggunaan anggaran yang ada maupun pengembangan sumber pendanaan baru yang dapat memperkuat program jaminan kesehatan.
Jaminan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi pilar penting dalam pembangunan kualitas manusia. Meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan yang tidak dapat dihindari, komitmen untuk memastikan akses layanan kesehatan yang adil dan merata harus terus menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan daerah.Syowi🙏
Kontributor : Vicky Ririhena
Edit by: Andi Askari Mallawa
0 Komentar