Oleh : Kontributor AkrapNews - Papua,
Heiner L Marandof
AKRAPNEWS-Jayapura||"Pelantikan Dewan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Cerah pada Rabu (14/1) sore lalu di Kantor Gubernur Papua, sebagaimana di unggahan di media online SuaraJayapura.com, 15 Januari 2026 memang menjadi sorotan publik. Sebagai lembaga baru yang diharapkan bisa dorong kemajuan daerah, kita tidak bisa tidak menghormati proses yang telah dilalui. Namun, seperti yang disampaikan Ketua DPD PDIP Provinsi Papua Benhur Tomi Mano, keputusan ini patut diangkat sebagai bahan refleksi serius bagi pemerintah daerah.
Kenyataan yang tak bisa kita pungkiri adalah kondisi fiskal dan ekonomi masyarakat Papua saat ini sedang berada di titik yang berat. APBD yang terus menurun membuat banyak program pembangunan harus diimbangi dengan efisiensi yang maksimal. Sementara itu, di pelosok kampung-kampung, masyarakat masih bergulat dengan persoalan mendasar yang belum menemukan titik terang – akses layanan kesehatan yang sulit diraih, fasilitas pendidikan yang terbatas, infrastruktur jalan dan transportasi yang belum memadai, hingga harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik.
Dalam konteks seperti ini, munculnya lembaga baru secara otomatis akan menimbulkan pertanyaan: Apakah kita benar-benar membutuhkan struktur baru, ataukah yang kita butuhkan adalah optimalisasi dari lembaga yang sudah ada?
Masyarakat Papua tidak menginginkan janji-janji indah yang hanya tinggal pada kertas atau nama lembaga yang megah. Yang mereka harapkan adalah kerja nyata yang memberikan dampak nyata pada kehidupan sehari-hari. Jangan sampai lembaga baru yang seharusnya menjadi mesin percepatan pembangunan justru berbalik menjadi beban tambahan bagi anggaran daerah dan masyarakat.
Kita mendukung penuh kritik konstruktif yang disampaikan Benhur Tomi Mano. Kritik tersebut bukanlah penolakan terhadap upaya pembangunan, melainkan bentuk kepedulian terhadap arah kebijakan yang diambil. Pemerintah daerah harus memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi secara terbuka dan jujur kepada publik. Setiap langkah kebijakan haruslah berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya pada kebutuhan administratif atau simbolis semata.
Papua membutuhkan langkah nyata, bukan lagi struktur baru yang hanya menjadi tambahan deretan nama lembaga. Semoga kebijakan yang diambil kedepannya benar-benar membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan mengantarkan Papua menuju masa depan yang lebih baik. syowi🙏❤️
Kontributor AkrapNews - Papua :
Heiner L Marandof
Edit Berita : Vicky R
0 Komentar