Oleh : REDAKSI AKRAPNEWS-PAPUA
Bupati Johannes Rettob memimpin langsung prosesi langsung prosesi adat patah panah dan tukar babi yang digelar di Kampung Amole, Distrik Kwamki Narama, Senin (12/1/2026).
AKRAPNEWS-Mimika//"Pertikaian apa pun, baik antarindividu, kelompok, maupun institusi, jika tidak ditangani dengan tepat dapat berkembang menjadi konflik yang lebih kompleks dan merusak hubungan serta stabilitas masyarakat".
Hal ini terbukti pada kasus konflik di Kwamki Narama, Mimika, yang setelah tiga bulan menyiksa warga, diharapkan menemukan titik terang melalui prosesi adat patah panah dan panah babi pada Senin (12/1/2026). Sayangnya, harapan akan kedamaian yang damai sedikit tercoreng oleh kericuhan akibat tuntutan masyarakat terkait kehadiran tahanan dan ganti rugi. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa solusi yang berkelanjutan tidak cukup hanya dengan ritual adat dan perjanjian resmi, tetapi harus melalui pendekatan kolaboratif, transparan, dan berfokus pada kepentingan bersama yang menyentuh akar masalah dan aspirasi nyata masyarakat.
Identifikasi Masalah Harus Sentuh Kondisi Lapangan
Langkah pertama dalam mengatasi pertikaian adalah melakukan identifikasi akar masalah secara objektif. Kedua pihak yang terlibat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan perasaan mereka tanpa takut dihakimi, dengan dukungan pihak mediator yang netral dan kompeten untuk memfasilitasi komunikasi konstruktif.
Upaya negosiasi panjang dari pemerintah daerah Kabupaten Mimika dan Puncak yang akhirnya membawa kedua kubu berseteru untuk sepakat damai patut diapresiasi. Tradisi adat yang dijalankan juga menunjukkan pentingnya menghormati nilai-nilai lokal dalam menyelesaikan konflik. Namun, munculnya protes dari mama-mama dan aksi pengacauan menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan perdamaian dengan kondisi di lapangan. Hal ini mengingatkan bahwa identifikasi masalah tidak boleh hanya dilakukan di meja kerja, tetapi juga harus mendengar suara langsung dari masyarakat yang terkena dampak.
Fokus Solusi, Jangan Saling Menyalahkan
Alih-alih saling menyalahkan, penting untuk fokus pada solusi bukan pada kesalahan masa lalu, dengan bersama-sama merumuskan tujuan dan langkah-langkah konkret yang menguntungkan semua pihak. Keputusan penahanan sejumlah warga sesuai prosedur hukum positif adalah langkah tepat untuk menjaga keamanan dan hukum negara, namun masyarakat perlu dipahamkan secara jelas mengenai alasan penahanan tersebut serta mekanisme hukum yang akan berjalan.
Selain itu, tuntutan akan ganti rugi tidak bisa diabaikan—konflik telah mengganggu kehidupan dan mata pencaharian masyarakat, sehingga dukungan restoratif dari pemerintah menjadi bagian penting dari solusi yang dirumuskan. Aparat keamanan yang cepat menangani kericuhan dan mencegah korban jiwa menunjukkan profesionalisme yang baik, namun langkah preventif melalui komunikasi intensif dengan elemen masyarakat sebelum prosesi berlangsung harus lebih ditingkatkan untuk mengantisipasi kemungkinan masalah.
Kedamaian Harus Terasa di Hati Masyarakat
Setelah solusi disepakati, diperlukan komitmen untuk menjalankannya dan melakukan evaluasi berkala, serta pembentukan mekanisme pemantauan yang jelas untuk mencegah terulangnya pertikaian serupa. Perdamaian yang sesungguhnya bukan hanya berhentinya konflik fisik, tetapi juga tercapainya kedamaian dalam hati masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah perlu melanjutkan langkah-langkah pasca-perdamaian, seperti mediasi antar pihak, pemulihan fasilitas umum, dan pemberian bantuan kepada korban. Hanya dengan demikian, kerjasama yang terbangun dapat berkelanjutan, dan tradisi perdamaian yang kaya akan makna bisa benar-benar membawa berkah bagi seluruh masyarakat Kwamki Narama serta menjadi contoh bagi penyelesaian pertikaian di daerah lain di Papua. Syowi🙏
Kontributor : Heiner Marandof
Akrapnews – Berita yang Dekat dengan Hati Masyarakat
0 Komentar