EDITORIAL: SKCK DIGITAL TIDAK PERLU DICAP, TELAH MILIKI KEKUATAN HUKUM

Oleh : Vicky Ririhena

   Contoh dokument SKCK

 

Khususnya Berlaku untuk Daerah seperti Papua, Hindari Kebingungan Bagi Calon Pelamar Kerja

 

Akrapnews -Papua|| "Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) digital adalah bentuk layanan publik yang telah diintegrasikan ke dalam sistem elektronik kepolisian nasional". 

Berbeda dengan SKCK konvensional yang memerlukan cap resmi untuk sah, SKCK digital sudah memiliki kekuatan hukum yang sama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Mengapa Tidak Perlu Dicap?

SKCK digital dibuat dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang telah diakui secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, data pada SKCK digital tersimpan dalam basis data terpadu kepolisian, sehingga keasliannya dapat diverifikasi kapan saja melalui sistem resmi. Di daerah seperti Papua, kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan dan mengurangi hambatan administratif bagi masyarakat yang seringkali harus menghadapi tantangan geografis.

 

Pentingnya Pemberitahuan kepada Petugas Polres

Oleh karena itu, sangat penting bagi seluruh petugas di lingkungan Polres, khususnya yang menangani urusan SKCK, untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kebijakan ini. Petugas harus mampu menjelaskan kepada masyarakat bahwa SKCK digital sah secara hukum tanpa perlu tambahan cap fisik, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menghambat proses pendaftaran calon pelamar kerja.

 

Hindari Kebingungan Bagi Calon Pelamar Kerja

Bagi calon pelamar kerja yang mengurus SKCK digital, tidak perlu khawatir tentang kelayakan dokumen tersebut. Perusahaan atau instansi penerima kerja juga diimbau untuk mengenali dan menerima SKCK digital sebagai dokumen yang sah. Apabila ada pertanyaan mengenai keaslian, dapat dilakukan verifikasi melalui portal resmi kepolisian atau menghubungi kantor polisi terdekat.

 

Dengan demikian Kesimpulannya adalah bahwa, Kebijakan SKCK digital tanpa cap adalah langkah maju dalam penyederhanaan pelayanan publik. Dengan memastikan semua petugas di Polres memahami dan menyebarkan informasi ini dengan benar, kita dapat mencegah kebingungan dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan yang efisien dan sesuai dengan ketentuan hukum, terutama di daerah yang membutuhkan akses layanan publik yang lebih mudah seperti Papua.syowi🙏

Kontributor. Vicky Ririhena.