OLEH : Surya
AKRAPNEWS, JAYAPURA – ||"Dewan Adat Papua (DAP) menyatakan bahwa Papua sedang dalam kondisi darurat kemanusiaan. Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Rapat Pimpinan DAP ke-VI yang berlangsung pada Jumat-Sabtu (16-17/1/2026) di Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana dikutip dari salah satu media Online Kabarsaireri.com-Papua".
Forum yang dihelat di tengah situasi yang dinilai semakin kompleks, genting, dan memprihatinkan ini mengangkat sejumlah persoalan krusial yang dihadapi masyarakat adat Papua. Eskalasi konflik bersenjata, masifnya penetrasi investasi ekstraktif, militerisasi wilayah adat, serta meningkatnya penderitaan masyarakat adat menjadi latar belakang utama pertemuan tersebut.
PSN DINILAI TIDAK PERHATIKAN HAK MASYARAKAT ADAT
Dalam Pernyataan Sikap Resminya, DAP menilai bahwa berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dijalankan di Tanah Papua tidak sepenuhnya berangkat dari kebutuhan, kehendak, dan persetujuan bebas masyarakat adat. Pembangunan yang dipaksakan tanpa Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dinilai telah mengabaikan hak ulayat, merusak tatanan sosial-budaya, serta mengubah ruang hidup adat menjadi ruang eksploitasi ekonomi dan kontrol keamanan.
"DAP menegaskan bahwa pembangunan yang meniadakan manusia adat bukanlah pembangunan, melainkan bentuk baru kolonialisme ekonomi dan politik di Tanah Papua," bunyi bagian dari pernyataan tersebut.
EKSPANSI SAWIT ANCAM KEBERLANJUTAN HIDUP MASYARAKAT ADAT
DAP juga mencatat bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar di Papua telah menjadi ancaman serius. Hutan adat sebagai ekosistem sumber kehidupan dan identitas budaya telah dihancurkan, masyarakat adat dipinggirkan menjadi buruh di tanahnya sendiri, serta konflik horizontal dan kriminalisasi masyarakat adat meningkat.
"Model ekonomi ekstraktif berbasis sawit tidak sejalan dengan nilai-nilai adat Papua yang menjunjung keseimbangan antara manusia dan alam," jelas DAP.
MILITERISASI MENCIptAKAN RASA TAKUT DAN TRAUMA
Selain itu, DAP menyampaikan keprihatinan mendalam atas masifnya pembangunan markas militer dan penambahan pasukan di berbagai wilayah adat Papua. Pendekatan keamanan yang dominan telah mengubah kampung-kampung adat menjadi zona militer, menciptakan rasa takut dan trauma berkepanjangan, serta menggerus ruang dialog damai.
"Papua tidak kekurangan tentara, tetapi kekurangan keadilan, dialog, dan pengakuan martabat manusia adat," tegas DAP.
OPERASI PENYISIRAN BERDAMPAK SERIUS TERHADAP WARGA SIPIL
DAP juga menolak segala bentuk operasi keamanan yang mengorbankan masyarakat adat sebagai korban utama konflik bersenjata. Tindakan penyisiran aparat TNI/Polri dengan alasan pencarian peralatan militer yang dirampas oleh TPNPB seringkali menyasar warga sipil yang tidak terlibat konflik, menyebabkan pengungsian massal, dan memicu pelanggaran hak asasi manusia.
NEGARA DIMINTA TANGGUNG JAWAB ATAS KEADAAN PENGUNGSI
DAP menyoroti kondisi ribuan warga adat Papua yang hidup sebagai pengungsi di kamp-kamp darurat akibat konflik bersenjata. Mereka kehilangan rumah dan kebun, akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta rasa aman dan martabat sebagai manusia. Negara diminta memastikan tanggungjawab konstitusionalnya dalam melindungi pengungsi khususnya perempuan, anak-anak, dan orang tua/lanjut usia.
SERUAN MORAL DAP UNTUK PERUBAHAN
Melalui forum tersebut, Pimpinan DAP menyerukan penghentian pendekatan militeristik dan pengedepankan dialog damai yang bermartabat, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua atas tanah, hutan, dan kehidupan, evaluasi menyeluruh kebijakan pembangunan yang merugikan masyarakat adat, serta penanganan serius dan manusiawi terhadap pengungsi di wilayah konflik.
Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Mananwir Yan Piet Yarangga (Ketua Representasi Saireri), Yakonias Wabrar (Ketua DAP Representasi Tabi), Markus Waran (Ketua DAP Representasi Boberay), Lemok Mabel (Ketua DAP Representasi Lapago), dan Yohanis Rumere (Wakil Sekjen DAP). Syowi🙏
Kontributor : Surya
Edit : Vicky Ririhena (Redaksi Akrapnews-Papua)
0 Komentar