Puncak dampak diprakirakan bertepatan musim kemarau, berisiko picu karhutla hingga gangguan pasokan air dan pertanian
Akrapnews/29 Juni 2026/09:00 WIB
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk segera memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino. Berdasarkan prakiraan, dampak paling berat dari fenomena cuaca ini akan bertepatan dengan berlangsungnya musim kemarau, yakni pada rentang bulan Juli hingga Oktober 2026. Langkah antisipasi dini dinilai sangat krusial guna meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih, hingga gangguan operasional di sektor pertanian dan ketahanan energi.
Instruksi tegas itu disampaikan Mendagri usai memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino, bertempat di Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (29/06/2026).
Berdasarkan pemaparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, fenomena El Nino secara keseluruhan diprakirakan berlangsung cukup panjang, mulai Mei 2026 hingga berakhir pada Mei 2027 mendatang. Meski demikian, intensitas dampaknya baru akan terasa secara signifikan saat curah hujan turun drastis pada empat bulan kemarau nanti.
“Mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Setelah itu baru intensitasnya menurun,” jelas Tito Karnavian di hadapan para peserta rapat.
Mendagri merinci setidaknya ada dua dampak utama yang menjadi fokus utama untuk diantisipasi secara serius oleh seluruh pemerintah daerah. Dampak pertama adalah meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan akibat suhu udara yang cenderung lebih panas dan kondisi lingkungan yang jauh lebih kering dari biasanya. Dampak kedua adalah menyusutnya ketersediaan air di berbagai wilayah, yang selain mengganggu kebutuhan rumah tangga juga berimbas langsung pada produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, hingga kinerja pembangkit listrik tenaga air.
“El Nino ini berdampak dua, Satu adalah dampak kemungkinan kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua adalah kekurangan air,” tegasnya.
Lebih lanjut Tito menjelaskan, pemerintah pusat telah menyiapkan seperangkat langkah mitigasi terkoordinasi yang dijalankan melalui sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Pertanian misalnya, telah menyiapkan penguatan jaringan irigasi serta program pompanisasi air guna menjaga kebutuhan lahan pertanian. Sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga bersiap melakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah‑wilayah yang dinilai paling rawan terdampak.
Karena itu, Mendagri meminta setiap kepala daerah tidak menunggu hingga dampak benar‑benar muncul di wilayahnya. Seluruh gubernur, bupati, dan wali kota diminta segera menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dinas pertanian, dinas pengairan, serta seluruh perangkat daerah terkait. Penyusunan rencana aksi di tingkat daerah diwajibkan berbasis data ilmiah dan prakiraan yang telah disusun oleh BMKG, BNPB, Kementerian Pertanian, maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan disesuaikan dengan tingkat kerawanan masing‑masing wilayah.
Para gubernur secara khusus diminta berperan aktif mengoordinasikan seluruh langkah kesiapsiagaan bersama bupati dan wali kota di wilayahnya, agar upaya penanganan dan pencegahan berjalan terpadu dan tidak tumpang tindih. Tak hanya antarperangkat daerah, sinergi juga diperkuat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, jajaran Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, instansi vertikal pusat di daerah, balai wilayah sungai, para penyuluh pertanian, petugas pemadam kebakaran, hingga pemerintahan di tingkat desa.
Melalui mekanisme kerja sama lintas pihak yang kuat itu, pemerintah daerah diharapkan mampu mengantisipasi seluruh risiko bencana akibat El Nino mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga gangguan ketahanan pangan dan ketersediaan air, dengan cara yang lebih cepat, terukur, dan efektif.
Rapat koordinasi dan sosialisasi tersebut dihadiri secara langsung oleh sejumlah pimpinan lembaga strategis, di antaranya Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPB Suharyanto, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, beserta perwakilan dari berbagai kementerian dan instansi terkait lainnya.Syowi🙏
Kontributor: Vicky Ririhena
0 Komentar