Oleh : HUMAS  ORMAS-AKRAP PAPUA

AKRAPNEWS-Jayapura||"Pernyataan mantan Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano (BTM) di salah satu media lokal CeposOnline.com  Papua, 25 November 2025 , yang meragukan efektivitas pemecatan direktur rumah sakit sebagai solusi atas masalah pelayanan kesehatan di Papua, khususnya terkait kasus kematian ibu hamil Irene Sokoy, memunculkan perdebatan yang perlu ditanggapi secara bijak".

BTM berpendapat bahwa akar masalah terletak pada pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan pustu, bukan pada manajemen rumah sakit. Meskipun ada benarnya, pandangan ini perlu diluruskan agar tidak menyesatkan.

BTM menekankan pentingnya pembenahan pelayanan dasar seperti imunisasi, ketersediaan obat, serta keberadaan dokter umum dan spesialis di puskesmas dan pustu. Ia mencontohkan keberhasilannya saat menjabat sebagai Wali Kota Jayapura, di mana pelayanan dasar yang kuat mampu mencegah kematian ibu dan janin akibat keterlambatan rujukan.

Argumen ini valid, namun tidak sepenuhnya relevan dengan konteks permasalahan yang lebih luas.

Sebagai jurnalis yang mengikuti isu ini, kami melihat bahwa masalah pelayanan kesehatan di Papua sangat kompleks dan multidimensional.

Memang benar, pelayanan dasar yang kuat adalah fondasi penting Namun, rumah sakit sebagai fasilitas rujukan juga memiliki peran krusial. Kualitas manajemen, ketersediaan fasilitas, kompetensi tenaga medis, dan responsivitas terhadap kasus-kasus darurat adalah faktor-faktor yang sangat menentukan.

Jika seorang direktur rumah sakit gagal memastikan ketersediaan obat-obatan esensial, alat medis yang berfungsi, serta tenaga medis yang siap siaga, maka dampaknya akan bisa fatal.

Keterlambatan penanganan, kesalahan diagnosis, atau kurangnya fasilitas yang memadai dapat menyebabkan hilangnya nyawa. Dalam konteks ini, evaluasi dan penggantian direktur rumah sakit bisa menjadi langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja dan akuntabilitas.

Namun, kami sepakat dengan BTM bahwa solusi sporadis seperti sidak mendadak dan pemecatan tanpa perencanaan yang matang tidak akan menyelesaikan masalah secara berkelanjutan.

Pembenahan sistem kesehatan harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan seluruh instansi dan pemangku kepentingan terkait.

Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kesehatan, mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan obat dan alat medis, peningkatan kompetensi tenaga medis, hingga pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi pelayanan kesehatan. Informasi mengenai anggaran, ketersediaan fasilitas, dan kinerja rumah sakit harus dipublikasikan secara terbuka.

Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan dan mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Kasus Irene Sokoy adalah tragedi yang seharusnya tidak terjadi, Ini adalah momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan introspeksi dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem kesehatan.

Pemecatan direktur rumah sakit mungkin bukan satu-satunya solusi, tetapi bisa menjadi bagian dari solusi yang lebih besar jika dilakukan dengan perencanaan yang matang dan diikuti dengan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif.

Pada akhirnya, tujuan kita adalah memastikan setiap warga Papua mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, tanpa memandang status sosial atau lokasi geografis.Syowi🙏

Kontributor Humas AKRAPNEWS