Oleh. Frans Rohrohmana
AKRAPNEWS-Jayapura || Kisah pilu Ibu Irene Sokoy membuka tabir buram tentang carut-marut sistem kesehatan di Papua.
Di balik gemerlap pembangunan, tersembunyi ironi pelayanan yang jauh dari kata layak. Seorang ibu mencurahkan unek-uneknya, bukan sekadar keluhan, tapi juga secercah harapan yang pernah dirasakan ketika mendampingi istri salah satu rekan kerja waktu itu.
"Jaminan kesehatan itu sangat kami rasakan langsung, bahkan bisa menjadi berkat untuk orang non-OAP," tulisnya. Sebuah pengalaman di tahun 2008-2009 menjadi saksi di mana, Saat itu, ia membantu istri Pak Christian seorang rekan kerja di salah satu hotel di Jayapura, yang hendak melahirkan di RSUD Dok 2. Betapa terkejutnya ia, ketika berkas tagihan senilai Rp 4,7 juta lebih, dipangkas habis oleh petugas kasir.
"Ah, Bapak orang Papua, biaya tidak besar begini," ujar petugas RS Saat itu, sambil mencoret berkas dan menyodorkan tagihan baru senilai Rp 700 ribu.
Sebuah diskriminasi yang mengatas- namakan Jamkespa (Jaminan Kesehatan Papua). Sebuah ironi, di mana jaminan kesehatan yang seharusnya menjadi hak, justru menjadi alat pembeda.
Namun, di balik luka itu, ada secercah harapan. Ibu tersebut menyaksikan sendiri bagaimana Jamkespa meringankan beban biaya kesehatan. Ia merasakan langsung manfaatnya, bahkan untuk mereka yang bukan Orang Asli Papua (OAP). Sebuah paradoks yang membingungkan, namun nyata.
Lantas, di mana letak masalahnya? Mengapa sistem yang pernah memberikan harapan, kini justru menjadi sumber kekecewaan? Kasus Ibu Irene Sokoy hanyalah puncak gunung es dari permasalahan yang lebih kompleks. Ada dugaan korupsi, birokrasi yang berbelit, hingga diskriminasi yang masih mengakar.
Pemerintah daerah dan pusat harus segera turun tangan. Audit menyeluruh terhadap sistem kesehatan di Papua harus dilakukan. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan. Jangan biarkan kasus Ibu Irene Sokoy menjadi noda yang terus menghantui Bumi Cenderawasih.
Kita semua punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga Papua mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Bukan diskriminasi, bukan korupsi, tapi pelayanan yang manusiawi dan adil. Karena kesehatan adalah hak, bukan Keuntungan khusus. Syowi🙏
Kontributor . Frans Rohrohmana
0 Komentar