Oleh Vicky Ririhena
AKRAPNEWS-Jayapura,|Kematian Irene Sokoy, seorang ibu hamil yang ditolak empat rumah sakit di Jayapura, bukan sekadar tragedi, melainkan sebuah kejahatan yang dipertontonkan di depan mata kita. Ini adalah bukti nyata bagaimana sistem pembiayaan kesehatan nasional telah menjadi alat penindasan yang sistematis terhadap masyarakat Papua.
Pernyataan pedas dari Dr. drg. Aloysius Giyai, seorang tokoh senior di bidang pelayanan kesehatan Papua, di salah satu media sosial Papua dalam postingan FB beberapa hari lalu membongkar kebobrokan yang selama ini disembunyikan. Sistem paket INA CBGs BPJS, yang seharusnya menjadi solusi, justru menjadi "jebakan maut" bagi rumah sakit dan masyarakat Papua. Selisih pembiayaan yang menganga lebar adalah bukti nyata bahwa sistem ini tidak dirancang untuk melayani, melainkan untuk menggerogoti hak-hak masyarakat Papua.
INA CBGs adalah "ilusi efisiensi" yang sengaja diciptakan untuk menutupi ketidakadilan yang lebih dalam. Paket pembiayaan yang memiskinkan rumah sakit memaksa mereka untuk memilih antara menyelamatkan nyawa atau menutup pintu. Akibatnya, pasien seperti Irene Sokoy menjadi korban dari sistem yang korup dan tidak manusiawi.
Lebih dari itu, sistem ini adalah bentuk penjajahan modern yang dilakukan secara halus dan terstruktur. Masyarakat Papua, yang sudah berjuang dengan berbagai keterbatasan dan diskriminasi, kini harus menghadapi ancaman kematian karena sistem kesehatan yang tidak adil.
Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan RI, tidak bisa lagi bersembunyi di balik retorika kosong. Mereka harus bertanggung jawab atas tragedi ini dan segera mengambil tindakan yang tegas dan nyata. Evaluasi total terhadap sistem INA CBGs, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat Papua, adalah langkah pertama yang harus dilakukan.
Selain itu, pemerintah harus menghentikan praktik diskriminasi anggaran yang selama ini terjadi. Investasi di bidang kesehatan di Papua harus ditingkatkan secara signifikan, dengan fokus pada peningkatan fasilitas kesehatan, pelatihan tenaga medis, dan penyediaan obat-obatan yang terjangkau.
Kematian Irene Sokoy adalah titik balik yang tidak bisa diabaikan. Ini adalah saatnya bagi kita semua untuk bersuara lantang dan menuntut keadilan bagi masyarakat Papua. Sistem kesehatan yang adil dan inklusif bukanlah kemewahan, melainkan hak dasar yang harus dijamin oleh negara.
Semoga editorial ini mampu membangkitkan kesadaran dan mendorong perubahan yang nyata bagi masyarakat Papua.
Kontributor Akrapnews, Vicky Ririhena
0 Komentar