Oleh : Frans Rohrohmana
AKRAPNEWS-Jayapura||Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin Indonesia) di Papua baru-baru ini menyoroti isu penting terkait anggaran daerah. Ketua Umum Gercin Indonesia, Hendrik Yance Udam (HYU), menyerukan penambahan anggaran APBD Provinsi Papua tahun 2026 sebesar Rp400 miliar, di salah satu Media Lokal (Jumat, 21 November 2026 ) di Aula Lt. 9 Kantor Gubernur Provinsi Papua dengan alasan bahwa alokasi yang ada saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan riil pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Tuntutan ini tentu patut diperhatikan. Papua, dengan segala kompleksitas geografis dan demografinya, memang menghadapi tantangan unik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun, sebelum gegabah menyetujui penambahan anggaran, ada beberapa hal yang perlu dikaji secara mendalam.
Pertama, kita perlu memverifikasi data APBD yang diajukan. Apakah benar bahwa Pemerintah Pusat hanya menyetujui Rp2,2 triliun? Angka ini harus dikonfirmasi dengan data resmi dari Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Papua. Selain itu, kita perlu melihat tren alokasi anggaran Papua dari tahun ke tahun, dan membandingkannya dengan kebutuhan yang diajukan.
Kedua, klaim mengenai kebutuhan riil sebesar Rp2,6 triliun harus diurai secara rinci. Pos-pos anggaran mana yang mendesak untuk ditambah? Apakah ada potensi inefisiensi dalam penggunaan anggaran yang sudah ada? Evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran sangat penting sebelum kita bicara tentang penambahan.
Faktor geografis dan jumlah ASN seringkali dijadikan alasan pembenaran. Memang, kondisi geografis Papua yang sulit dan jumlah ASN yang besar menjadi tantangan tersendiri. Namun, apakah penambahan anggaran adalah satu-satunya solusi? Kita perlu mencari cara-cara inovatif, seperti peningkatan kapasitas ASN, pemanfaatan teknologi, dan optimalisasi sumber daya lokal.
HYU juga menyinggung kasus kematian ibu hamil sebagai akibat keterbatasan anggaran. Meskipun keterbatasan anggaran dapat berkontribusi pada masalah kesehatan, menghubungkan keduanya secara langsung adalah simplifikasi yang berbahaya. Ada banyak faktor lain yang berperan, seperti akses layanan kesehatan, kualitas tenaga medis, infrastruktur, dan kesadaran masyarakat.
Desakan penambahan anggaran tentu harus dipertimbangkan dengan matang, dengan melihat kondisi keuangan negara secara keseluruhan. Kita harus memprioritaskan program-program yang memiliki dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
Terakhir, perlu diingat bahwa Rakornas Gercin Indonesia adalah forum yang diadakan oleh organisasi masyarakat sipil. Suara yang muncul dari forum ini harus diverifikasi dan dikonfirmasi oleh pihak-pihak berwenang. Apakah tuntutan yang diajukan benar-benar mewakili aspirasi seluruh masyarakat Papua?
Singkatnya, tuntutan penambahan anggaran APBD Papua patut didengarkan, namun harus direspon dengan sikap kritis dan berbasis data. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua harus bekerja sama untuk mencari solusi terbaik, dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Kesejahteraan rakyat Papua adalah tujuan utama, dan kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat yang optimal.
Kontributor Akrapnews Frans Rohrohmana
0 Komentar