Editorial Oleh : Vicky Ririhena
AKRAPNEWS-Jakarta|| "Mengulas pemberitaan di salah satu media online Jakarta, 17 Nov 2025 dimana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyoroti masalah klasik: dana daerah mengendap. Kali ini, sindiran tajam diarahkan ke sejumlah daerah, di tengah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.
Purbaya mengungkapkan, meski TKD turun, alokasi program untuk daerah justru melonjak signifikan. Namun, fakta ini kontras dengan realita di lapangan: banyak daerah kesulitan menyerap anggaran.
"Uangnya banyak, habisin dulu!" tegas Purbaya, merespons protes kepala daerah atas pemangkasan TKD.
Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, serapan anggaran di sejumlah daerah masih jauh dari optimal. Akibatnya, pembangunan terhambat, dan masyarakat dirugikan.
Bagi daerah-daerah yang bermasalah, hal ini krusial. Dengan kebutuhan infrastruktur dan layanan publik yang mendesak, setiap rupiah yang tidak termanfaatkan adalah kerugian besar.
Pemerintah daerah harus segera berbenah. Tata kelola keuangan yang buruk, perencanaan yang tidak matang, dan kapasitas SDM yang terbatas menjadi penyebab utama rendahnya serapan anggaran.
Purbaya menuntut perbaikan data dan bukti realisasi belanja yang lebih akurat. Ini adalah peringatan keras bagi daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
Kebijakan TKD 2026 yang menekankan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi momentum bagi daerah untuk melakukan perubahan. Jika tidak, daerah-daerah tersebut akan terus tertinggal, dan sindiran Menkeu akan terus terulang.
Kontributor: Vicky Ririhena
"Humas AKRAPNEWS"
0 Komentar